Belajar dari Krisis PR Indofood

Oktober lalu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. tersandung krisis. Pemerintah Taiwan menarik produk mi instan keluaran perusahaan ini (Indomie) dari pasaran karena kandungan zat tertentu yang dinilai melebihi ambang batas. Isu ini kemudian bergulir dan sempat mempengaruhi publik di dalam negeri Indonesia. Beruntunglah, krisis segera ditangani dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang parah. Apa saja pengalaman yang bisa ditarik dari kasus tersebut Indofood ini? Berikut adalah step-step yang disarankan Presiden IPRA Elizabeth Gunawan Ananto dan praktisi PR Syahrisa Syahrul untuk mengatasi kasus PR seperti nyang dihadapi Indomie. 1) Analisis kebenaran berita, sumber berita, sejauhmana berita sudah tersebar, seberapa jauh dampaknya, dan pemetaan publik yang terkena dampaknya. 2) Buat skenario secara cepat dan akurat. Jelaskan situasi secara komprehensif dan apa adanya sehingga publik paham akan adanya perbedaan kalau hal itu benar. Jangan menyangkal, mintalah permohonan maaf atas pemberitaan ini. 3) Up date setiap perkembangan terbaru sehingga publik mengetahui kondisi real-nya, bukan rumor yang beredar. Jangan ciptakan statement yang justru menciptakan wacana baru di publik. 4) Libatkan semua pihak yang terkait dengan kasus ini—dari lokal Indonesia dan Taiwan seperti Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan dan Badan POM untuk Indonesia. Selain itu, jangan biarkan berita jadi melebar kemana-mana sebelum adanya fakta yang jelas. 5) Publik tertentu bisa saja digiring kepada pemahaman nasionalisme yang sempit, namun pejabat publik seharusnya bersikap netral saja. 6) Munculkan tokoh-tokoh yang dipercaya publik untuk kredibilitas dalam bidang pangan, BPOM, YLKI dan media. Dapat juga dibantu dengan pernyataan badan pengawas di negara lain yang dapat mendukung pernyataan Indomie. 7) Support media dengan pemberitaan dari negara-negara lain yang menyatakan bahwa Indomie di negara berkaitan aman untuk dikonsumsi contohnya pernyataan dari AVA Singapore. 8) Rasa nasionalisme publik akan tumbuh dengan sendirinya tanpa dipaksa apabila si produk/brand yang terkena problem memiliki attachement yang kuat dengan publiknya. Karena itu dalam kasus seperti ini sebenarnya DPR tidak perlu turun tangan. 9) Selain media konvensional semacam radio dan harian (yang sifatnya lebih aktual), bisa juga digunakan channel berbasis internet (portal, web, blog, twitter, fb dan jejaring social) untuk sosialisasi ke masyarakat. Tetapi berhati-hatilah dengan medium jejaring sosial. Karena dengan kolomnya yang sangat terbatas, kemungkinan kesalahan persepsi cukup besar. sumber : http://mix.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=631&Itemid=147